di indonesia pendirian usaha diatur oleh undang undang yaitu melalui. Lihat selengkapnyaPemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). di indonesia pendirian usaha diatur oleh undang undang yaitu melalui

 
 Lihat selengkapnyaPemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)di indonesia pendirian usaha diatur oleh undang undang yaitu melalui 1

Apakah Yayasan adalah badan hukum? Jawabannya ada pada UU No 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2004. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. (2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris. Artikel ini juga mengkaji beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan undang-undang, serta. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK. Artinya, pemegang saham di PT PMA —sebagian atau seluruhnya—berasal dari pihak asing. Isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (bukan format asli): Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pasal 11. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; 2. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Ada banyak jenis badan usaha yang sering ditemui, seperti PT, CV atau Perum. infrastruktur secara masif dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah timur Indonesia, seperti NTT, Papua dan Papua Barat. A. Jenis Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu PT Terbuka, yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Izin Usaha Industri. Dalam menjalankan bisnis, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. “Antitrust Law” atau Anti Monopoli. [butuh rujukan] Perseroan perorangan dikenal pula. Pihak yang terlibat akan membentuk entitas bisnis baru dan masing masing. Dasar Hukum Pendirian PT. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 9. meliputi pendirian, pengelolaan dan pembubaran perseroan telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Pengajuan Izin Sementara untuk pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) melalui BPKM dengan terlebih dahulu memperhatikan Perpres No. 8/2021 menjelaskan bahwa perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri melalui Kementerian Hukum dan HAM (“Kemenkumham”) dengan mengisi format isian. TEMPO. 000 atau Rp 100 juta dan dimiliki oleh warga Indonesia. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Berbagai macam alasan, ada yang tidak tau sama sekali bahwa usaha yang mereka kelola harus berbadan hukum, ada juga alasan belum waktunya berbadan hukum karena masi merintis, usahanya kecil tidak penting saat ini berbadan. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model. 03/2021 tentang Bank Umum. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 no 17, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 (UU/2003/19) (2003)tentang Badan Usaha Milik Negara. ) Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. 4. Berbicara mengenai koperasi memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat namun kemudian muncul pertanyaan bagaimana syarat dan prosedur pendirian koprasi?. Mendirikan usaha berbentuk PT saat ini sudah bukanlah hal yang rumit bagi pelaku usaha di Indonesia. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum; b. UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha a. Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 1. Oleh karenanya pendirian dan pembubaran yayasan tentunya harus mengikuti. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Update Perubahan Aturan PT di Tahun 2021. Sementara itu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang. Hukum Positif Indonesia-. Di Indonesia, pendirian SPV berbentuk PT tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (4) Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dapat dibuktikan dengan dokumen berupa: a. penyebaran Covid-19 di Indonesia. 11. Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 April 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Photo by thiago japyassu on Pexels. 26. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perseroan perorangan didirikan oleh satu orang pendiri yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, dan cakap hukum. Setiap kegiatan usaha tentunya membutuhkan modal, begitu juga dengan PT. Dasar Hukum. BUT bisa dimiliki oleh perorangan atau pribadi (nature person) maupun badan resmi (legal person) dalam kegiatan bisnisnya di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Termasuk NPWP perusahaan. 91-92 53Rr. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,. Pasal 2. Dikutip dari e-book Hukum Perseroan di Indonesia oleh Abdul Halim Barkatullah, PT artinya bentuk badan usaha yang berbadan hukum, di mana pembentukan sebuah PT diatur dalam undang-undang. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 27. serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Undang-undang No. . ** ) BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. d. 500. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan. Lalu, apa saja syarat mendirikan usaha? Langsung saja simak penjelasannya dibawah ini. ketentuan batasan usia dalam pendirian PT berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 8/2021 pendirian PT didirikan oleh WNI yang berusia 17 tahun dan cakap. BAB I Ketentuan Umum. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lampiran. TENTANG. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Lantas, bagaimana. Permasalahan muncul setelah adanya perubahan Yayasan. NOMOR 1 TAHUN 1995 . Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu: Pertama, terkait pendirian Perseroan Terbatas. Prosedur dan syarat mendirikan CV diatur dalam Kitab Undang-Undang. Dasar Hukum Pendirian PT. Oleh karenanya pendirian dan pembubaran yayasan tentunya harus mengikuti. Nilai ini naik tinggi dibandingkan aturan sebelumnya yakni Rp 3 triliun. Status. Bahwa terdapat minimal modal yang harus dipenuhi oleh PT PMA. Selanjutnya Undang-Undang No. Dokumen tersebut menjadi. Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Virtual Office untuk area Jakarta. 40 Tahun 2007. Kemudahan dalam syarat pendirian PT didasarkan pada Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (2) UU PT, yang mana pendirian. Di Indonesia, ada berbagai bentuk badan usaha. 23 Prp. Pemerintah. Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUM Desa) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan ber badan hukum. “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. 4. Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut: 1. bahwa ketetentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;. Penanaman modal kini ditempatkan sebagai pilar perekonomian. Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan. Mengingat: 1. 26 April 2007. Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 3. Home » UMKM: Pengertian, Dasar Hukum dan Perannya dalam Perekonomian. Di dalam sila ini terkandung makna kerja keras, giat belajar, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, yang merupakan perwujudan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya UU Cipta Kerja, mendirikan PT saat ini menjadi jauh lebih mudah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. 16 UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), menyusun KBLI sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis untuk. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Meninmbang. Karena penanam modal asing hanya dapat melakukan. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. untuk mendirikan PT Perorangan hanya dibutuhkan pernyataan pendirian yang ditulis oleh pelaku usaha, sehingga tidak perlu dilakukan di. Dikutip dari KBBI, pengertian hak adalah benar, kewenangan, milik, kepunyaan atau kekuasaan untuk. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan itu. Firma ( bahasa Belanda: venootschap onder firma atau VOF; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. **) (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. sebenarnya bukan kegiatan utamanya. Dasar hukum Perseroan terbatas (PT) di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 22 Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Berikut ini beberapa dasar hukum untuk. 2, Maret 2020 didorong di Indonesia memegang peranan penting dalam perealisasiannya. norma yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi. dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. BAB. Pengisian Peryataan Pendirian untuk Perseroan Perorangan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan (kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948), orang-orang. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin melakukan pendaftaran bidang usahanya di dalam akta atau di NIB (Nomor Induk Berusaha) harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi di dalam KBLI. Perusahaan tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang. 2. UU No 7 Th 1992 ttg Perbankan. Pengangkutan Melalui Jalur Laut. [1] Maka bisa disimpulkan bahwa Hukum Perusahaan terdapat dua pokok yaitu usaha dan kegiatan usaha seperti yang sudah diterangkan diatas. PMA menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) diartikan sebagai kegiatan menanam modal. Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. 1. Bahwa keseluruhan aturan hukum di mana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut dengan hukum perusahaan (enterprise law ). NOMOR 8 TAHUN 1999. (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang. Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya dapat diubah. Semenjak diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) terdapat beberapa. Pasal 7 PP No. 000. 3. Dalam proses pendirian PT akan dijelaskan mengenai struktur permodalan suatu perseroan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang. Berikut contoh perhitungan PPh BUT atau pajak Badan Usaha Tetap: Peneghasilan Kena Pajak BUT Tahun 2021. Landasan Pasal 385 KUHP Tentang Penyerobotan Tanah. Syarat­syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang­undang. Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur oleh undang- undang”. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang. UNDANG. 23 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“ UU 16/2001 ”), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Salah satu pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 1646 menyatakan, setidaknya ada 4 (empat) penyebab sebuah CV dinyatakan berakhir, yaitu:7 Jan 2017 LAW OFFICE DENY, S. ,,Bank" adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu. = Rp20. Tanggung jawab pengangkut di jalur laut. Tak hanya bagi pemiliki bisnis itu sendiri, hadirnya UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan dan. Pasal 6 1. Sedangkan SPV badan hukum yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tapi menjalankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang menerima. Menurut UU No. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar; 2. Undang. Firma. Pasal 5 (1) Bank hanya dapat didirikan oleh: a. Pasal 1. 000,00. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Modal PT terbagi dalam bentuk saham, dan harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan undang-undang. 000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). kitab suci atau simbol keagamaan. 000. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat-menyurat, pencatatan transaksi barang/jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Di Indonesia, pendirian usaha diatur dalam Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departermen Perdagangan serta Departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha. 3. (1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. Secara umum, tata cara pendirian koperasi didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. KESIMPULAN Syarat sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah, adanya Akta Pendirian perusahaan yang otentik yang diajukan / didaftarkan. Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Pasal 3. Indonesia, yaitu tentara yang berjuang mengakkan RI, dan fungsi secara. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.